 |
| Photo: Aliansi mahasiswa Papua 7 Wilayah adat peduli ham dan demokrasi. |
Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi mahasiswa Papua 7 Wilayah adat peduli ham dan demokrasi, mengelar aksi demontrasi di Perlimaan telaga kota Gorontalo. 19/12/2024.
Aksi ini digelar untuk memperingati hari Tiga Komando Rakyat (TRIKORA) yang terjadi pada 19 Desember 1961 sebagai awal penjajahan Indonesia terhadap bangsa Papua Barat.
Pernyataan sikap Aliansi mahasiswa Papua 7 Wilayah adat peduli ham dan demokrasi.
Pernyataan Sikap
Komite nasional Papua Barat (KNPB) Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia (AMPTPI) Liga Mahasiswa Indonesia untuk demokrasi (LMID) Ikatan mahasiswa pelajar Indonesia Papua (IMPIP) dan Individu Pro-demokrasi.
Gorontalo 19 Desember 2024
Salam pembebasan nasional bangsa West Papua!
Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak. Wawawa..wa..wa..wa..wa!
Tanggal 19 Desember 1961, Soekarno mengumandangkan TRIKORA di Alun-Alun Utara Yogyakarta dengan tujuan untuk mengagalkan pembentukan Negara Papua Barat yang telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. TRIKORA merupakan ekspresi awal dilakukannya penjajahan Indonesia atas Negara Papua Barat yang faktanya bukan bentukan Belanda.
Realisasi dari isi Trikora, Soekarno sebagai Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat (Sekarang Papua) mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1962 yang memerintahkan kepada Panglima Komando Mandala, Mayor Jendral Soeharto untuk melakukan operasi militer dengan nama Operasi Mandala ke wilayah Papua Barat untuk merebut wilayah itu dari tangan Belanda.
Akhirnya dilakukan beberapa gelombang Operasi Militer di Papua Barat dengan satuan militer yang diturunkan untuk operasi lewat udara dalam fase infiltrasi seperti Operasi Banten Kedaton, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Kancil, Operasi Naga, Operasi Rajawali, Operasi Lumbung, Operasi Jatayu. Operasi lewat laut adalah Operasi Show of Force, Operasi Cakra, dan Operasi Lumba-lumba. Sedangkan pada fase eksploitasi dilakukan Operasi Jayawijaya dan Operasi Khusus (Opsus). Melalui operasi ini wilayah Papua Barat diduduki, dan dicurigai banyak orang Papua yang telah dibantai pada waktu itu.
Hingga kini, militer (TNI-Polri) merupakan alat negara Indonesia yang paling ampuh untuk menghalau gejolak perlawanan Rakyat Papua yang menghendaki kemerdekaan sepenuhnya dari Indonesia. Berbagai kasus pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Rakyat Papua terjadi akibat kebrutalan Militer Indonesia.
Berbagai aksi kebrutalan Militer Indonesia terus berlanjut, pada dekade 1980an-1990an terjadi pembunuhan terhadap tokoh Nasionalis Papua Arnold Clemens Ap pada 26 April 1984 disertai pengungsian besar-besaran ke Papua New Guinea (PNG), kemudian pembunuhan terhadap DR. Thomas Wanggai pada 13 Maret 1996. Pada dekade 2000an terjadi pembunuhan oleh pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia (Kopassus) terhadap Ketua Dewan Presidium Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay pada 10 November 2001. Dekade 2010 terjadi penembakan kilat terhadap Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni pada 14 Juni 2012.
Hingga penangkapan terhadap aktivis KNPB Wamena dan penembakan kilat terhadap Koordinator Komisariat Militan KNPB Pusat Hubertus Mabel pada tanggal 16 Desember 2012 di Wamena. Pada Tanggal 8 Desember 2014 terjadi pembunuhan luar biasa di Paniai oleh TNI-Polri yang mengakibatkan 22 orang masyarakat sipil diantaranya 5 orang siswa SMA meninggal dunia dan 17 lainnya luka-luka kritis.
Dan masih banyak lagi berbagai kasus kejahatan terhadap kemanusian yang dilakukan Militer Indonesai terhadap Rakyat Papua lainnya yang tidak terhitung jumlahnya.
Kenyataan ini membenarkan kehadiran Indonesia di Papua bertujuan untuk menguasai dan menjajah, tidak untuk membangun Rakyat Papua.
Karena dari tahun ke tahun rakyat Papua mengalami Teror, intimidasi, diskriminasi rasialis, penangkapan, penculikan, penahanan, penembakan, pembunuhan terhadap rakyat Papua terus terjadi sampai sekarang. Berbagai operasi militer di West Papua telah menelan banyak korban. Penutupan akses jurnalis, pembatasan internet, dan penyebaran disinformasi dilakukan untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi di West Papua. Aparat menyiksa dan melakukan usaha pemerkosaan terhadap tahanan politik. Wilayah West Papua dibagi-bagi seperti kue. Otonomi khusus hanyalah gula-gula yang tak menjawab persoalan keadilan bagi bangsa West Papua. Hak Asasi Rakyat Papua tidak ada nilainya bagi Indonesia.
Maka kami, Komite nasional Papua Barat (KNPB) Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia (AMPTPI) Liga Mahasiswa Indonesia untuk demokrasi (LMID) Ikatan mahasiswa pelajar Indonesia Papua (IMPIP) dan Individu Pro-demokrasi. menuntut dan mendesak rezim Pelaku pelanggar ham prabowo untuk segera.
1. Tarik militer organik dan non organik dari seluruh tanah west papua
2. Tolak program projek strategis nasional.
3. Tolak kenaikan PPN 12 % serta naikkan upah buruh 20-30 %
4. Berikan penentuan nasib sendiri bagi bangsa west papua sebagai solusi demokratis
5. Menolak rasisme dan diskriminasi terhadap bangsa Papua.
6. Usut tuntas dan Adili pelaku pelanggaran HAM Berat di tanah papua dari Tahun 1961 pasca trikora Sampai hari ini
7. Hentikan segala bentuk pembungkaman ruang demokrasi terhadap gerakan Rakyat west Papua.
8. Berikan akses bagi Jurnalis Asing dan nasional seluas luasnya diatas tanah papua.
9. Tolak Transmigrasi ke tanah papua dan hentikan perampasan tanah adat demi Ekspedisi SDA di papua.
Demikian pernyataan sikap ini dibuat, kami berterima kasih atas dukungan, partisipasi dan kerja sama dari semua pihak.
Salam Pembebasan Nasional!
Medan Juang, 19 Desember 2024.
Komentar